Gubernur Wayan Koster Ajak Masyarakat Jaga Kondusivitas, Jangan Mudah Terprovokasi Informasi yang Belum Terverifikasi
DENPASAR, IKLIKBALI – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan kondisi keamanan dan ketertiban di Provinsi Bali hingga saat ini masih dalam keadaan aman dan kondusif. Masyarakat pun diminta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang beredar di media sosial maupun opini yang belum tentu sesuai dengan fakta di lapangan.
Penegasan tersebut disampaikan usai memimpin Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali di Ruang Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Selasa (28/7). Rapat dihadiri jajaran TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Imigrasi, serta instansi terkait guna mengevaluasi situasi keamanan, ketertiban masyarakat, dan pengawasan terhadap warga negara asing (WNA).
Berdasarkan laporan Kapolda Bali, Pangdam IX/Udayana, Kabinda Bali, Danrem 163/Wirasatya, dan Kantor Imigrasi, situasi keamanan di Bali secara umum masih terkendali.
“Koordinasi ini rutin kami lakukan untuk memastikan Bali tetap kondusif. Berbagai isu yang berkembang di media sosial belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan, sehingga masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh,” ujar Koster.
Menurutnya, pemerintah bersama aparat keamanan akan terus meningkatkan koordinasi dan langkah antisipatif sesuai tugas dan kewenangan masing-masing guna menjaga stabilitas daerah, terutama sebagai destinasi pariwisata internasional.
Dalam kesempatan tersebut, Koster juga menyoroti kasus dugaan aksi main hakim sendiri terhadap seorang terduga pelaku pencurian di Desa Baturiti, Kabupaten Tabanan, yang berujung pada meninggalnya korban.
Ia meminta masyarakat tidak mengambil tindakan di luar hukum dan menyerahkan sepenuhnya setiap persoalan pidana kepada aparat penegak hukum.
“Apabila terjadi persoalan hukum, masyarakat harus menahan diri dan mempercayakan penanganannya kepada aparat yang berwenang. Jangan sampai tindakan main hakim sendiri justru menimbulkan persoalan baru,” tegasnya.
Sebagai langkah pencegahan, Gubernur akan menginstruksikan para kepala desa dan Bendesa Adat di seluruh Bali untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menaati hukum serta menjaga keamanan lingkungan.
Menanggapi dugaan faktor ekonomi yang melatarbelakangi tindak pidana, Koster menegaskan pemerintah terus menjalankan program pemerataan pembangunan, pemberdayaan ekonomi, dan bantuan sosial secara kolaboratif bersama pemerintah pusat serta pemerintah kabupaten/kota.
“Seluruh desa di Bali menjadi sasaran pemerataan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi. Berbagai program bantuan sosial juga terus berjalan, sehingga persoalan ekonomi tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pelanggaran hukum,” katanya.
Sementara terkait aktivitas komunitas pelari warga negara asing yang sempat menjadi perhatian publik, Koster menilai kegiatan tersebut merupakan aktivitas olahraga yang masih berada dalam batas kewajaran. Meski demikian, pemerintah bersama aparat keamanan tetap melakukan pemantauan agar seluruh aktivitas warga negara asing berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Koster menegaskan bahwa menjaga keamanan Bali merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat keamanan, desa adat, dan seluruh elemen masyarakat. Ia mengajak masyarakat tetap tenang, bijak menyikapi informasi, serta menjaga kondusivitas demi keberlangsungan sektor pariwisata dan kenyamanan seluruh warga Bali.
