Evaluasi PAD Buleleng, Sutjidra Minta OPD Genjot Potensi Pendapatan

Realisasi PAD hingga September 2026 baru mencapai 63,33 persen dari proyeksi Rp823 miliar lebih, sejumlah sektor masih perlu digenjot.

SINGARAJA, SINGARAJANOW – Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai memperketat evaluasi terhadap capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2026. Hingga September, realisasi pendapatan baru mencapai 63,33 persen atau sekitar Rp521 miliar lebih, sehingga perangkat daerah pengelola PAD diminta segera mengambil langkah untuk mengejar target yang telah ditetapkan.

Evaluasi tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra bersama Wakil Bupati Gede Supriatna, Sekretaris Daerah Gede Suyasa, dan Asisten Bidang Administrasi Umum Gede Sugiartha Widiada di Ruang Rapat Kantor Bupati Buleleng, Rabu (7/10).

Dalam pemaparannya, Sekda Gede Suyasa menjelaskan, proyeksi PAD Kabupaten Buleleng Tahun 2026 berada di angka Rp823 miliar lebih. Sementara itu, proyeksi capaian hingga Triwulan III ditargetkan mencapai 75 persen atau sekitar Rp617 miliar lebih. Namun, secara year on year, realisasi sampai September baru berada pada angka 63,33 persen.

Sejumlah sektor yang capaiannya belum memenuhi target kemudian menjadi bahan evaluasi. Pada sektor kesehatan, misalnya, realisasi PAD di Puskesmas Busungbiu II tercatat 56,82 persen dan menjadi salah satu yang terendah dibandingkan puskesmas lainnya.

Kondisi tersebut dipengaruhi rendahnya jumlah kunjungan pasien umum dibandingkan pasien BPJS. Di sisi lain, kondisi ini juga dinilai menjadi indikator meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat.

Evaluasi juga menyasar retribusi Rumah Potong Hewan yang hingga periode Januari-Juli baru terealisasi 59,01 persen. Pemkab Buleleng menilai sektor tersebut masih memiliki ruang untuk dioptimalkan pada tahun anggaran berikutnya.

Sementara itu, retribusi pelayanan persampahan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bengkala hingga Triwulan III baru mencapai 54,27 persen atau sekitar Rp1,8 miliar lebih. Penurunan volume sampah yang masuk menjadi salah satu faktor, seiring penerapan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali mengenai pemilahan sampah dari sumber serta semakin optimalnya pengelolaan sampah melalui Bank Sampah Unit (BSU) di desa-desa.

Sektor parkir di tepi jalan umum juga mendapat perhatian khusus. Hingga Triwulan III, realisasinya baru mencapai 34,55 persen atau Rp2,5 miliar lebih dari target sebesar Rp7,5 miliar.

Di bidang pariwisata, Pemkab Buleleng juga mencermati adanya potensi pendapatan yang belum tergarap maksimal. Salah satunya berasal dari pemanfaatan kios dan tempat usaha di kawasan Dermaga Pelabuhan Tua dan Pantai Penimbangan yang dinilai masih belum optimal.

Menanggapi berbagai kondisi tersebut, Bupati Sutjidra meminta seluruh perangkat daerah pengelola PAD meningkatkan upaya pencapaian target. Ia juga mendorong adanya inovasi sekaligus evaluasi terhadap regulasi yang dinilai masih menjadi kendala dalam optimalisasi pendapatan.

“Jadi agar lebih mengintensifkan lagi pola-pola kegiatannya. Jika ada regulasi yang masih perlu dilengkapi, tinggal dikoordinasikan saja sehingga potensi yang ada bisa dimaksimalkan,” tegasnya.

Untuk memperkuat pengawasan, Sekda Gede Suyasa turut menginstruksikan setiap perangkat daerah yang melakukan pemungutan retribusi agar menyampaikan perkembangan realisasi pendapatan secara real-time. Langkah tersebut diharapkan membuat capaian PAD dapat dipantau secara berkala sekaligus mempercepat tindak lanjut terhadap sektor yang masih berada di bawah target.